SARASEHAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL BAGI UMUM DAN SUKARELAWAN PMI

Satu misi kampoeng Relawan adalah mewujudkan Kewirausahaan Sosial di kalangan sukarelawan PMI. Implementasinya adalah menyelenggarakan Sarasehan Kewirausahaan Sosial dalam kegiatan KBN 2014 di Ruang Theatre STIKes Muhammadiyah Gombong pada Jumat, 15 Agustus 2014 yang akan menghadirkan para pembicara kompeten di bidangnya.

KARYA BAKTI UNTUK NEGERI: KOPDAR ALA KAMPOENG RELAWAN - BAGIAN II

Silaturahmi sangat dianjurkan oleh agama, khususnya Islam. Selain akan memperpanjang umum, juga membawa rejeki. Karya Bakti untuk Negeri (KBN) 2014 di Kebumen oleh Komunitas Sosial Media Kampoeng Relawan akan menjadi ajang silaturahmi sukarelawan PMI se Indonesia yang dirancang membawa banyak nilai tambah.

KARYA BAKTI UNTUK NEGERI: KOPDAR ALA KAMPOENG RELAWAN - BAGIAN I

Sebagai implementasi tujuan berdirinya Komunitas Sosial Media Sukarelawan PMI Kampoeng Relawan yaitu menguatkan upaya untuk kebaikan dan perbaikan organisasi PMI, komunitas yang telah memberi warna khusus bagi PMI masa depan ini akan menyelanggarakan satu kegiatan bersamaan perayaan Idul Fitri 1435H dan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke 69 tahun 2014

LOMBA KREATIVITAS BAGI SUKARELAWAN REMAJA PMI (PMR) MADYA

Lomba Kreativitas bagi PMR Madya setingkat SMP/MTs ini dimaksudkan agar memberi nuansa yang lebih luas dan membuka wawasan baru bagi para Pembina Pangkalan PMR Madya tentang beragam potensi kreatif anggota PMI yang sangat mungkin akan memajukan Pangkalan dan anggotanya

LOMBA KREATIVITAS BAGI PMR MULA SETINGKAT SD

Salah satu cara mengenalkan kegiatan Kepalangmerahan di lingkungan sekolah atau madrasah setingkat SD dan MI adalah menghadirkan pola pembinaan PMR Mula yang cakupan kegiatannya lebih luas dan variatif untuk menguatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah atau Dokter Kecil.

Tampilkan postingan dengan label pemilu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pemilu. Tampilkan semua postingan

08/04/14

Soal Memenangkan Indonesia: Mau Urun Angan atau Turun Tangan?

cropping dari foto dari foto di situs : http://aniesbaswedan.com/


Oleh : Anies Baswedan

Pengantar saya: 

Ketika semakin banyak orang pesimis dengan politik dan politisi karena maraknya kasus korupsi dan tindak asusila dilakukan oleh mereka yang membuat negeri ini semakin mendekat dengan jurang kehinaan, Anies Baswedan memberi gambaran lain. Memang ada baiknya direnungkan dan dipahami maknanya “Ayahmu, Ibumu tidak membiarkan dan tak pernah jadi bagian yang membuat Republik ini keropos. Di saat orang berduit membayar dukungan, Ayahmu, Ibumu tak menjual dukungan. Ayah-ibumu membantu orang-orang baik dengan tanpa dibayar. Harga diri Ayah-Ibumu tidak bisa dirupiahkan!”. 


Sekali lagi, ini hanya berlaku untuk orang yang jelas baik. Bukan untuk para penjual negara dan agama. Dan bukan pula untuk yang telah menamatkan RUU Lambang maupun menghambat #RUUKepalangmerahan . Relawan PMI tak hanya urun angan, karena telah berusaha maksimal melakukan upaya beradab dan berlandaskan prinsip dasar kemanusiaan.

***



Indonesia harus diurus oleh orang baik: bersih dan kompeten. Republik ini didirikan oleh para pemberani. Kaum terdidik yang sudah selesai dengan dirinya. Efeknya dahsyat. Bung Karno dan generasinya membuat sebangsa bergerak. Semua merasa ikut punya Indonesia. Semua iuran tanpa syarat demi tegaknya bangsa merdeka, berdaulat. Ada yang iuran tenaga, pikiran, uang, barang dan termasuk iuran nyawa. Tapi merdeka itu bukan cuma soal menggulung kolonialisme, merdeka adalah juga soal menggelar kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kini pada siapa Republik ini akan dititipkan untuk diurus?


Besok kita akan menentukan. Semua yang terpilih dalam Pemilihan Umum ini akan mengatasnamakan kita semua 24 jam sehari, 7 hari seminggu selama 5 tahun ke depan. Semua perkataan, perbuatan yang dilakukan adalah atas nama kita semua. Semua Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang dibuatnya akan mengikat kita semua.
Di saat tantangan bangsa ini masih banyak yang basic seperti pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, transportasi, atau energi maka apapun partai-nya, tantangan yang harus dijawab sama. Di saat hambatan terbesar negeri ini adalah korupsi, dan hulunya korupsi adalah urusan kekuasaan maka apapun partainya akan berhadapan dengan otot kokoh koruptor yang sama. 

Pemilu ini bukan soal warna partai. Ini soal orang bermasalah dan tak bermasalah. Orang bermasalah ada di berbagai partai. Begitu juga orang baik tersebar di semua partai. Pemilu kali ini harus jadi ajang kompetisi orang tak bermasalah, orang baik lawan orang bermasalah. 
Kita harus memastikan bahwa orang yang terpilih akan hadir untuk mengurus bukan menguras negara. Ini Pemilu ke-4 di era demokrasi, sudah saatnya jadi ajang kebangkitan wong waras, kebangkitan orang bersih, dan jadi penghabisan orang bermasalah. 

Indonesia membutuhkan kemenangan orang baik. Kita perlu orang bersih dan kompeten berbondong-bondong menang dalam pemilihan umum. Persyaratan utama bagi orang-orang baik untuk kalah dan tumbang dalam pemilu adalah orang-orang baik lainya hanya menonton dan tak membantu. 

Indonesia kini penuh dengan penonton: ingin orang baik menang di Pemilu, ingin Indonesia jadi lebih baik tapi hanya mau iuran harap, urun angan. Ada keengganan kolektif untuk terlibat, untuk membantu.

Keengganan dan skeptisisme itu sering dilandasi pandangan: buat apa membantu toh orang-orang baik justru terjerat korupsi. Ini seperti urusan sepatu kotor. Buat apa membersihkan sepatu, toh bisa terkotori lagi. Tapi kalau dibersihkan rutin, dipakai dengan baik, dijaga dari cipratan kotor maka sepatu itu akan aman, akan bersih. Kalau pun terkotori,  tugas kita adalah memastikan bahwa sepatu itu rutin dibersihkan. 

Di Republik ini, tugas kita adalah lima tahun sekali membersihkan pengurus Indonesia dan mengisinya dengan orang-orang tak bermasalah. Kalaupun ada yang terkena masalah, biar diganjar hukuman dan kita ganti. Lalu tiap 5 tahun kita “kirim” orang baik lagi. 
Sejak kapan kita jadi bangsa yang suka putus asa? Tugas kita adalah mensuplai orang baik terus menerus. Kita harus jaga stamina, perjalanan bangsa ini masih amat panjang dan stok orang baik di Republik ini masih amat banyak. Tak ada alasan untuk pamer keluh kesah dan “nglokro”. 
Kita bersyukur saat melihat ada orang baik mau repot-repot masuk politik. Lihat bermunculan orang-orang baik yang terpilih jadi gubernur, bupati, walikota atau anggota dewan perwakilan.Makin panjang deretan nama orang bersih dan kompeten, orang baik yang terpanggil, mau turun tangan. Tetapi mereka semua hanya bisa menang, memegang otoritas jika orang baik lainnya bersedia untuk terlibat dan membantu.

Permasalahan yang dihadapi begitu banyak orang baik yang jadi caleg adalah mereka cenderung dijauhi. Yang menjauhi sering justru lingkungan terdekatnya. Politik di Indonesia hari ini amat rendah nilainya di depan publik. Korupsi yang dilakukan oleh para politisi telah merendahkan makna politik dan politisi. 

Politik dan politisi tidak lagi dipandang sebagai arena perjuangan dan pejuang. Kerja politik dipandang sebagai mata pencaharian dan segalanya harus dirupiahkan. Para calon yang baik itu tergerus oleh opini bahwa semua calon itu sama: sekadar cari kuasa untuk menguras -bukan untuk mengurus- negeri. Orang baikpun makin sedikit yang mau turun tangan. Makin sedikit orang baik yg “siap” dituding sama dengan kelakuan para penguras negeri. 

Jika orang-orang baik hanya mau jadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang akan mengatur penggunaan uang pajak kita? Keputusan soal kesehatan, pendidikan, perumahan atau tenaga kerja misalnya adalah keputusan politik. Di arena yang oleh publik dipandang rendah, kotor dan tak bernilai itulah keputusan tentang hajat hidup orang serepublik ini dibuat. Patutkah kita diamkan? 
Masih adakah caleg baik? Ya, Indonesia masih punya stok orang baik; orang bersih dan kompeten. Tapi mereka tidak akan bisa menang, mendapatkan otoritas untuk mengatasnamakan kita, untuk mewakili kita, jika kita semua tidak ikut membantu. Sekali lagi, korupsi dalam politik itu merajalela bukan semata-mata karena orang jahat jumlahnya banyak tetapi karena orang-orang baik memilih diam, mendiamkan dan bahkan menjauhi. 
Republik ini adalah milik kita semua. Bukan milik segelintir orang, apalagi orang-orang yang sanggup membayar siapa saja untuk berbuat semaunya.  Berhenti cuma urun angan. Harus mau turun tangan!

Tak semua orang harus ikut partai politik tapi saat pemilu jangan pernah diam, membiarkan orang-orang bermasalah melenggang tak ditantang, tak dihentikan. Pada saat pemilu, harus muncul kesadaran kolektif bahwa ini bukan upacara politik, ini kesempatan menempatkan orang baik jadi pengurus negeri.

Cari dan kenali orang baik dalam Daerah Pemilihan. Atau sekurang-kurangnya orang tak bermasalah. Jangan cari manusia sempurna, takkan ketemu. Cari orang bersih dan kompeten. Lihat track-recordnya, bukan cuma warna partainya. Dan anak-anak generasi baru sudah terlibat, contohnya www.orangbaik.org yang dibuat oleh anak-anak umur 25 tahunan untuk melihat track record semua caleg. Kalau perlu datangi caleg tersebut bukan untuk memberitahu akan mencoblos tapi beritahu bahwa siap untuk membantu untuk bisa menang. 

Bantu orang-orang tak bermasalah di sekitar kita yang terpanggil untuk ikut mengurus Republik, agar mereka bisa menang. Jangan pernah takut mendukung. Di era non-demokratis dulu, sikap mendiamkan dalam sebuah pemilu adalah sikap perlawanan; kini mendiamkan adalah sikap pembiaran atas status-quo. Bukan warna partainya, tapi warna track-recordnya. Ini adalah sikap yang melampaui warna partai; semangatnya adalah mengisi dengan orang baik.

Kini kita menyaksikan gelombang baru yang sedang bangkit. Generasi baru yang bergerak dan membantu karena percaya, ide dan integritas. Bukan generasi yang mau menjual dukungan karena rupiah. 

Pilihan untuk membantu orang baik di dalam Pemilu adalah pilihan sejarah. Hari ini mungkin nampak tak populer, masih nampak aneh jika ada kemauan untuk terlibat dan membantu para caleg tak bermasalah. 

Dunia bergerak ke arah perbaikan tata kelola yang baik (good governance). Korupsi tidak bisa langgeng, ia makin hari makin tergerus. Bayangkan suatu saat kelak, generasi anak-anak kita hidup di era baru dan bertanya: Ayah-ibu, di zaman politik Indonesia masih penuh korupsi, apakah Ayah-Ibu ikut korupsi, atau diam, atau ikut melawan?

Saat itulah pilihan sejarah tadi menemukan jawabnya: jika hari ini Anda mau berbuat, mau terlibat maka sekurang-kurangnya Anda bisa menjawab dengan rasa bangga. “Ayahmu, Ibumu tidak membiarkan dan tak pernah jadi bagian yang membuat Republik ini keropos. Di saat orang berduit membayar dukungan, Ayahmu, Ibumu tak menjual dukungan. Ayah-ibumu membantu orang-orang baik dengan tanpa dibayar. Harga diri Ayah-Ibumu tidak bisa dirupiahkan!” 

Izinkan anak-anak kita bangga saat sadar bahwa mereka mewarisi negeri yang Ayahnya, Ibunya ikut meninggikuatkan. Di saat ada kesempatan mengubah wajah kita sendiri, wajah Indonesia kita, maka kita tak cuma diam. Kita pilih ikut bersihkan Indonesia, jadikan orang baik sebagai pemegang amanah di negeri kita. 

Anies Baswedan di sini. 

18/03/14

Diantara yang Kontroversial

Foto-googling.

Selama ini saya tak begitu tertarik untuk menulis topik yang tengah digemari (trending articles). Mungkin sekadar selera atau tak punya nyali beradu argumentasi. Entahlah. Apalagi soal politik praktis atau sebutan sejenisnya. Kalaupun harus menuliskan sesuatu yang "berbau", apalagi mengandung unsur politik, semata-mata merupakan dorongan hati. Tentang isi atau kualitas, biarlah mengalir dalam proses dialektika.

Pemilu 2014 mungkin akan menjadi ajang pertama menyalurkan hak kewarga-negaraan saya. Disebut mungkin karena ada sejumlah pengandaian. Seandainya akan memilih, bukan di arena pileg (pemilihan anggota legislatif) yang direncanakan akan berlangsung 9 April mendatang. Tidak ada satu caleg dari partai politik manapun yang mampu meyakinkan saya untuk mengubah sikap untuk memilih atau tidak memilih semua tanpa kecuali. Paling tidak sampai tulisan ini disusun. Alasannya ? Tak ada yang berani menjamin #RUUKepalangmerahan disahkan sebelum masa pakai anggota DPR RI 2009/2014 daluarsa.
Pengandaian berikutnya adalah jika pemilu presiden dan wakilnya jadi diselenggarakan tahun 2014. Dari jadwal berselang 3 bulan sejak pileg, 9 Juli 2014,  pilpres 2014 dibawah bayang-bayang kelabu akan dikudeta secara konstitusional oleh TNI. Sejak penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemberantasan Korupasi, wibawa hukum di Indonesia sudah runtuh. Ini menguatkan argumen tentang ketidakberdayaan masyarakat sipil mengemban amanat reformasi melalui mekanisme demokrasi yang hasilnya justru kerusakan di segala lini dan sisi kehidupan kebangsaan Indonesia.

Berikutnya, seandainya TNI memang melakukan kudeta konstitusional dengan alasan perintah UUD 1945 dan berhasil serta masyarakat internasional melakukan tekanan bertubi-tubi agar segera dilakukan pemilihan umum ulang setahun berikutnya, TNI akan memberlakukan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Jelas situasi politik, perekonomian dan kehidupan umum menjadi semakin tidak menentu. Pengulangan peristiwa berdarah 1965 sangat terbuka. Bahkan bisa lebih buruk jika antar angkatan dalam TNI sendiri tidak kompak alias terpecah belah. Pemberontakan ada di mana-mana, pelanggaran HAM mengikutinya. Polri jelas kekuatan pertama yang dilemahkan. Dari sini saja, alur ceritanya tambah ramai dan sulit diprediksi. Lebih ramai lagi jika Amerika Serikat menempatkan sejumlah kapal induk dan memperkuat basis militernya di sekitar wilayah teritori Indonesia. Perang Dunia III ? Wallahu a'lam bissawab.


Berlebihan ? Bisa ya atau tidak. Yang jelas, arah demokrasi yang terjadi sekarang telah melenceng jauh dari amanat UUD 1945 yang menjadi legitimasi TNI untuk memberlakukan situasi dan tindakan militer di segenap wilayah negeri.  Analisis mantan KaBaIS, Soleman B Ponto, tidak bisa dianggap sepele oleh  siapapun yang masih menginginkan keberadaan Indonesia sebagai satu negara merdeka. Jadi, siapapun calon presiden  dalam pilpres 2014 perlu mempertimbangkan dengan saksama kemungkinan di atas. 
Tulisan ini dimuat juga di kompasiana.

25/01/14

PAHAMI KEJENGKELAN RELAWAN PMI


Kalau kita cermati berbagai komentar Relawan PMI di banyak media sosial dalam dua-tiga tahun terakhir nampak sekali nada kejengkelan yang berkepanjangan. Pertama jelas kepada pengurus di berbagai tingkat organisasi. Dan terakhir adalah kepada partai-partai politik yang telah "menghianati" amanat para pekerja kemanusiaan yang dalam menjalankan tugas-tugas bagi organisasi, negara maupun kemanusiaan universal acapkali dalam berhadapan dengan ancaman maut. Bahkan ada wacana untuk menguatkan sikap netral dalam Pemilu Legislatif 2014 yang akan berlangsung pada 9 April mendatang.

Netralitas atau kenetralan adalah satu dari  tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan diadopsi dalam Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga PMI. Intinya, dalam menjalankan tugas kemanusiaan tidak boleh berpihak kepada siapapun. Dalam konteks penguatan wacana tadi, sikap netral dapat diartikan sebagai hal yang dalam istilah umum disebut golput (golongan putih) atau tidak memberikan suaranya kepada calon manapun. Ini dengan gamblang dapat dilihat dari gambar karikatur berikut :




dengan catatan yang cukup panjang :  Menjelang Pemilu Legislatif pada 9 April 2014, adalah kesadaran bagi kita sebagai anggota PMI untuk menjaga kenetralan, agar PMI tetap dihormati, dipercaya dan dihargai oleh semua pihak.

Mengingatkan:

Penggunaan yang tidak tepat yaitu penggunaan lambang yang tidak sebagaimana mestinya, baik oleh pihak yang berhak maupun pihak yang tidak berhak.
Pihak yang berhak (seperti anggota PMI) menggunakan fasilitas yang berlambang palang merah namun dimanfaatkan di luar tugas-tugas kepalangmerahan, kepentingan pribadi atau melakukan aktivitas yang bisa meruntuhkan kepercayaan dari berbagai pihak, baik dalam situasi konflik bersenjata maupun damai.

Mohon dipahami oleh semua karena ini demi kemanusiaan.

Dalam pernyataan sikap tertulis yang saya bacakan mewakili teman-teman Relawan PMI se Indonesia di depan dan diserahkan kepada Ketua DPR RI di Ruang Pleno Gedung Nusantara II, pada butir 9 disebutkan bahwa jika permintaan Relawan PMI ini tidak diindahkan sebagai cara paling beradab berpegang pada prinsip dasar kemanusiaan dan kesamaan, maka tak tertutup kemungkinan, jumlah perwakilan yang semula sekitar 500 akan dilipat-gandakan jadi 10.000 sampai sejuta Relawan PMI dari berbagai elemen. Artinya, meskipun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang relevan, sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, Relawan PMI juga punya dan akan menggunakan hak kewarganegaraan tersebut. Sampai dengan pertengahan 2013, jumlah Relawan PMI se Indonesia yang telah diverifikasi keanggotaannya ada 2.150.000 orang lebih. Jumlah ini belum termasuk puluhan ribu relawan remaja yang telah memiliki hak pilih dan dalam pembinaan PMI di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

Gencarnya penyebarluasan informasi, terutama melalui media sosial tentang urgensi pengesahan #RUUKepalangmerahan semakin hari kian mendapat simpati dan dukungan masyarakat luas. Karena itu, tak kurang dari 5 juta orang tengah bersiap diri menentukan pilihan bersikap netral dalam artian umum pada seri pemilu tahun 2014. Dan semakin banyak jumlah Relawan PMI yang siap pasang badan seandainya cara-cara beradab yang ditempuh selama ini dianggap angin lalu. 

Terlalu banyak contoh yang bisa diberikan untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Relawan PMI tak pernah gentar menghadapi risiko maut sebesar apapun dari jaman ke jaman. Memang tidak semua, tapi mayoritas Relawan PMI yang berpegang teguh pada tujuan organisasi sebagai dapat dipastikan sebagai militan dalam pengertian umum. Apa artinya ? Di sinilah yang akan digambarkan sesuai judul tulisan di atas.

Seorang Tutur Priyanto yang bergabung sebagai anggota Tenaga Sukarela (TSR) PMI Kabupaten Bantul sekitar setahun sebelum Gempa Bumi yang berpusat di pantai Selatan Jogja berkekuatan 5,9 SR pada 27 Mei 2005 terjadi, adalah seorang mantan anggota Resimen Mahasiswa dan komandan Banser NU di wilayahnya. Dengan latar belakang itu, ia bukan orang yang asing dengan dunia kemiliteran dalam kadar tertentu. Ia juga tahu akan resiko ketika memutuskan naik ke rumah mBah Maridjan sang  juru kunci Gunung Merapi yang fenomenal itu untuk membujuk dan membawanya menjauh dari aliran lahar panas yang terus mengalir deras dari puncak gunung berapi teraktif di dunia tersebut. 

Almarhum Tutur Priyanto adalah satu dari ratusan, bahkan ribuan Relawan PMI militan yang sangat faham dengan segala risiko tugas dan konsistensi memelihara sikap sebagai suka relawan organisasi kemanusiaan yang menjalankan mandat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Karena kecintaan pada organisasi mendorong para relawan bersedia mempertaruhkan nyawanya. Realitas ini telah terjadi sejak jaman perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan sampai sekarang.

Karena itu, ketika sebagian anggota DPR RI yang tengah membahas RUU Lambang yang kemudian mengalami jalan buntu setelah tidak tercapai kesepakatan politik bertamasya ke Denmark dan Turki dengan alasan studi banding sikap relawan PMI masih menahan diri meski kian sulit melepas kejengkelan atas "kebodohan yang terpelihara" itu. Sebagaimana kita, masyarakat awam tahu, bahwa studi banding ke luar negeri lebih banyak menjadi ajabf wisata gratis tanpa maslahat. Menghamburkan uang rakyat untuk memuaskan syahwat pribadi di balik alasan politiknya. 

Kejengkelan Relawan PMI kian menjadi khususnya kepada Ketua DPR RI, Marzuki Alie, yang terus mengumbar janji akan mengawal dengan serius perjalanan  tapi terus berkelit saat dikonfirmasi tentang #RUUKepalangmerahan menjadi UU Kepalangmerahan. Sebagai manusia biasa dan Warga Negara Indonesia, Relawan PMI memiliki keterbatasan dalam memberikan toleransi waktu dan kesempatan kepada DPR RI agar bekerja dengan sungguh-sungguh setelah membuang waktu lebih dari satu dasawarsa membiarkan RUU Lambang yang diinisiasi Pemerintah mengalami jalan buntu. Akankah kejengkelan tadi berubah menjadi kemarahan massal ? Bukan hal yang mustahil.        
Google Pagerank
totokaryantowirjosoemarto. Diberdayakan oleh Blogger.