SARASEHAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL BAGI UMUM DAN SUKARELAWAN PMI

Satu misi kampoeng Relawan adalah mewujudkan Kewirausahaan Sosial di kalangan sukarelawan PMI. Implementasinya adalah menyelenggarakan Sarasehan Kewirausahaan Sosial dalam kegiatan KBN 2014 di Ruang Theatre STIKes Muhammadiyah Gombong pada Jumat, 15 Agustus 2014 yang akan menghadirkan para pembicara kompeten di bidangnya.

KARYA BAKTI UNTUK NEGERI: KOPDAR ALA KAMPOENG RELAWAN - BAGIAN II

Silaturahmi sangat dianjurkan oleh agama, khususnya Islam. Selain akan memperpanjang umum, juga membawa rejeki. Karya Bakti untuk Negeri (KBN) 2014 di Kebumen oleh Komunitas Sosial Media Kampoeng Relawan akan menjadi ajang silaturahmi sukarelawan PMI se Indonesia yang dirancang membawa banyak nilai tambah.

KARYA BAKTI UNTUK NEGERI: KOPDAR ALA KAMPOENG RELAWAN - BAGIAN I

Sebagai implementasi tujuan berdirinya Komunitas Sosial Media Sukarelawan PMI Kampoeng Relawan yaitu menguatkan upaya untuk kebaikan dan perbaikan organisasi PMI, komunitas yang telah memberi warna khusus bagi PMI masa depan ini akan menyelanggarakan satu kegiatan bersamaan perayaan Idul Fitri 1435H dan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke 69 tahun 2014

LOMBA KREATIVITAS BAGI SUKARELAWAN REMAJA PMI (PMR) MADYA

Lomba Kreativitas bagi PMR Madya setingkat SMP/MTs ini dimaksudkan agar memberi nuansa yang lebih luas dan membuka wawasan baru bagi para Pembina Pangkalan PMR Madya tentang beragam potensi kreatif anggota PMI yang sangat mungkin akan memajukan Pangkalan dan anggotanya

LOMBA KREATIVITAS BAGI PMR MULA SETINGKAT SD

Salah satu cara mengenalkan kegiatan Kepalangmerahan di lingkungan sekolah atau madrasah setingkat SD dan MI adalah menghadirkan pola pembinaan PMR Mula yang cakupan kegiatannya lebih luas dan variatif untuk menguatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah atau Dokter Kecil.

Tampilkan postingan dengan label RUU Kepangmerahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label RUU Kepangmerahan. Tampilkan semua postingan

11/12/13

RUU Kepalangmerahan Bukan Sekadar Urusan Lambang - Bagian II

Repro Pos Kota 101213


Peristiwa tragis tabrakan antara tangki BBM milik Pertamina dan sebuah KRL di Pondok Betung Bintaro Jakarta Selatan, Senin 9 Desember 2013 siang, mungkin bukan lagi jadi bahan pembicaraan hangat/utama (trending topic) di media massa maupun media sosial (socmed) dalam beberapa hari ke depan. Apapun penyebabnya, baik kesalahan manusia atau karena faktor teknikal, peristiwa ini telah menimbulkan korban baik meninggal maupun cedera. Dan mereka itu adalah manusia-manusia yang tak pernah tahu akan jadi korban peristiwa kecelakaan yang diliput luas oleh media massa, khususnya TV dan dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk menebar pesona. Dalam bahasa awam, para penebar pesona ini selalu "pintar" memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

Kondisi sebaliknya justru terjadi pada pihak penolong. Baik yang berasal dari unsur pemadam kebakaran maupun petugas pertolongan pertama, relawan PMI khususnya. Kedua unsur terdepan ini  boleh disebut telah melakukan "kontrak mati" dinilai dari kadar risiko dalam menjalankan tugasnya. Jika petugas pemadam kebakaran mendapat perlindungan dari instansinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Relawan PMI  tak mendapatkan perlindungan dari organisasinya Palang Merah Indonesia (PMI) karena kelalaian Pemerintah dan DPR RI yang tidak segera menindak-lanjuti ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 bagi Dinas Kesehatan militer (TNI) maupun Perhimpunan Nasional (PMI). Payung hukum yang ada saat ini yaitu Keputusan Presiden RIS No. 25 tahun 1950 tentang badan hukum PMI maupun UU No. 59 tahun 1968 tentang tanda perlindungan bersifat adhoc (sementara). 

Kelalaian ini, di jaman politik jadi pengeran sekarang, dimanfaatkan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikuatkan dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI dengan menamakan diri Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) ingin mengambil alih semua peran dan posisi PMI dengan dalih mengada-ada. Dalih utama adalah menghembuskan isu lambang PMI yang ditafsirkan sepihak sebagai lambang yang mewakili agama non muslim. Memanipulasi Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas orang Indonesia dengan mengaitkan isi Piagam Jakarta 1945. Argumentasi mereka, baik secara nalar maupun konstitusional sebenarnya telah dipatahkan oleh fakta sejarah dan hukum nasional. 

Sekadar informasi saja (buat yang mau tahu tentang lambang PMI), lambang palang merah yang digunakan oleh PMI adalah mengacu pada lambang yang sama dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC). ICRC adalah organisasi bantuan kemanusiaan pertama di dunia yang gagasan maupun kegiatannya banyak diadposi oleh Komisi HAM PBB, organisasi-organisasi non pemerintah  (LSM) yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dan organisasi-organisasi bantuan kemanusiaan internasional lainnya yang banyak ditiru dan diikuti oleh organisasi serupa di Indonesia. 

Lambang palang merah pada ICRC berasal dari bendera negara Swiss. Jika warna dasar bendera negara Swiss adalah merah dengan tanda palang (persis tanda plus dalam matematika) yang ukuran panjang dan lebarnya sama berwarna putih. Maka, agar membedakan dengan bendera negara Swiss, lambang ICRC menggunakan warna dasar putih dengan tanda palang berwarna merah. Tanda ini telah digunakan sejak 1863 dan diadopsi oleh Indonesia sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh patugas kesehatan dan relawan kemanusiaan di wilayah Hindia Belanda ( selengkapnya di sini ). Tentang ICRC dapat dilihat di sini. Dari fakta sejarah tersebut, jelas sekali bahwa upaya mengganti lambang palang merah dengan bulan sabit merah semata-mata adalah persepsi politik sepihak dari sekelompok kecil orang yang tak mau tahu tentang kemaslahatan (kepentingan orang banyak) dan keindonesiaannya. Naudzubillahi min dzalik.


Pernyataan sikap Relawan PMI se Indonesia
       
Pernyataan Ketua DPR RI

18/11/13

RUU Kepalangmerahan, Bukan Sekadar Urusan Lambang - Bagian I


Elang, mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta, adalah korban gerakan reformasi yang bertujuan menurunkan rejim otoritarian Orde Baru dengan representasi tokoh Jendral Besar (purnawirawan) Soeharto yang kasusnya dianggap sebagai "kecelakaan politik". Dan ditutup dari jalur hukum formal (case closed). Seperti serial TV, The X Files. Mengapa ? Alasan wakil rakyat di DPR (termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri), karena kasus itu telah masuk ranah politik. Meski yang bersangkutan kala itu tengah bertugas sebagai Relawan PMI dengan atribut yang sangat jelas. Banyak Elang lain sebelum dan sesudahnya yang "jadi tumbal" ketidak-jelasan (baca :  kepongahan !!!) sikap politisi. 

Dengan kerangka pikir yang sama, RUU Kepalangmerahan yang menurut informasi Ketua DPR RI Marzuki Alie baik secara langsung saat menjadi pembicara pada Temu Karya Nasional V Relawan PMI 2013. Via sms yang nomor telepon selularnya telah diketahui ribuan Relawan PMI maupun lewat di blognya ditargetkan akan disahkan tahun ini. Akankah "nasibnya" juga akan jadi X File seperti kasus Elang hanya karena Ketua Pansus yang (memaksakan diri jadi, sementara "jatah" semestinya bukan dari PKS) tidak setuju mengagendakan pembahasannya di akhir masa kerja DPR 2009 - 2014 ini ? Dalam blognya, Ketua DPR RI menyampaikan bahwa " PMI tidak perlu khawatir dengan komitmen DPR. RUU ini sudah sah menjadi inisiatif DPR dan telah dibentuk Pansus lintas Komisi, tahun ini target selesai dan semua kekhawatiran mengenai dana, lambang, sanksi, tidak perlu dikhawatirkan. RUU ini sudah bulat di DPR, tidak sebagaimana pembahasan di DPR periode lalu yang rumit. Masyarakat tidak perlu menggeneralisir beberapa oknum DPR yang tidak amanah dalam membahas RUU, tentu lebih banyak anggota DPR yang amanah dibanding yang tidak amanah ". 

Benarkah apa yang disampaikan oleh Marzuki Alie itu? Mengapa saat relawan menanyakan hal itu lewat sms selalu dijawab dengan informasi sebaliknya? Bahkan, ini jawabannya yang sudah ditengara oleh para relawan PMI berdedikasi. Kelihatannya pansus tidak ada niat untuk menyelesaikannya, saya sudah berusaha maksimal ( ini jawaban langsung dari pak Marzuki Ali ke SMS Alvis Syamsi seorang relawan yang saat itu mendokumentasikan secara rinci semua ucapan dan tindakan Ketua DPR RI tersebut). Atas jawaban sms bapak yang telah Alvis forward ke teman2 Relawan Palang Merah mereka sangat berharap mohon kiranya bapak Marzuki Ali berkenan menerima kami untuk Audensi dlm rangka sikap dan upaya Relawan PMI terhadap pansus, waktu dan tempat kami tunggu kesedian Bapak. 

Selain itu, upaya lain juga tengah dilakukan oleh Relawan PMI Bali, Taufan K. Berupa sebuah petisi kepada Ketua Pansus RUU Kepalangmerahan lewat dunia maya (media sosial) yang isi lengkapnya ada di sini. Di akhiri kalimat " Dahulukan kepentingan Negara, abaikan kepentingan Golongan===== Sahkan RUU Kepalangmerahan ===== Untuk menjamin perlindungan atas pengguna lambang palang merah yaitu dinas medis TNI dan PMI, terutama saat menolong korban ketika perang / konflik. 

Kedua upaya persuasif dan demokratis di atas adalah cara awal untuk mengingatkan kedua pejabat politik yang telah menikmati fasilitas dan uang milik rakyat Indonesia yang harus dipertanggung-jawabkan dunia dan akhirat. Tetapi, mencermati jawaban Ketua DPR RI dan kecenderungan kepentingan golongan lebih dominan, maka terdapat indikasi kuat bahwa memang tidak ada itikad baik Pansus RUU Kepalangmerahan akan mengagendakannya dalam sisa waktu persiadangan tahun 2013/2014.  Jika benar, ada cara efektif yang tidak bisa ditawar. Selayaknya semua Relawan PMI menyiapkan diri untuk menolak segala bentuk penugasan karena tanpa kejelasan akan dilindungi payung hukum nasional. Meski sangat mencederai rasa kemanusiaan yang telah tertanam dalam jiwa dan raga. Memang benar juga bahwa relawan PMI tak pernah takut mati.  Silakan dibuktikan!!!
Google Pagerank
totokaryantowirjosoemarto. Diberdayakan oleh Blogger.